DEGRADASI LINGKUNGAN

Lingkungan juga tidak luput dari perhatian mata negara yang ada di dunia. Namun, dengan meningkatnya industrialisasi menyebabkan atau berdampak buruk terhadap lingkungan yaitu, degradasi lingkungan atau penurunan kwalitas lingkungan. Hal ini kerap terjadi hamper di seluruh negara-negara berkembang. Penyebab dari semua hal tersebut merupakan pembukaan lahan-lahan baru untuk lahan industri. Banyak investor asing yang banyak diterima oleh negara-negara berkembang sebagai pendongkrak perekonomian negaranya yang kemudian meminta lahan untuk menjalankan industrinya tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan yang akan diakibatkan. Dengan adanya kepemilikan bersama terhadap sumber daya atau common resource akan sulit untuk mengatasi kerusaskan lingkungan. Dengan kata lain sumber daya (udara, laut dll.) yang ada di suatu negara merupakan suatu hal yang tidak dapat dimiliki secara individual.

Industrialisasi banyak menyebabkan banyak kerusakan lingkungan yang tidak hanya berdampak pada sekitar industri tersebut, melainkan juga akan berdampak kepada semua masyarakat di negara tersebut bahkan negara-negara lainnya. Katakanlah deforestasi, dimana dengan meningkatnya industrialisasi baik di negara berkembang maupun negara maju yang memaksa untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok yang banyak diperoleh dari sumber daya alam. Dengan tingginya kenutuhan poko tersebut mengakibatkan terjadinya pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau yang dikatakan deforestasi. Deforestasi ini akan berdampak terhadap lingkungan yang berjangka panjang. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri saja namun, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat menimbulkan permintaan terhadap sumber daya alam juga tinggi. Sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan berjangka panjang seperti perubahan lingkungan. Tindakan dalam deforestasi biasanya meliputi pembakaran hutan, illegal logging, dan eksploitasi hasil hutan.

Dari kerusakan lingkungan ini memunculkan inisiasi pembentukan program yang dinamakan REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). REDD merupakan sebuah bentuk kerjasama negara-negara kaya dan pengusaha untuk mendanai negara berkembang yang memiliki iklim tropis guna mengurangi deforestasi. Bantuan yang diberikan oleh  REDD ini merupakan pengurangan emisi gas yang ada. Namun, REDD dianggap kurang dapat membantu dalam mengurangi deforestasi sehingga dikembangkan menjadi REDD+. Diaman REDD+ ini menambahkan peran penambahan konservasi, manajemen hutan berkelanjutan, dan peningkatan karbon hutan. REDD+ juga sangat berkaitan erat dengan Green Economy (GE). GE yang yang dimaksud adalah kegiatan atau proses ekonomi yang dilakukan tanpa harus merusak lingkungan hijau dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kekurangan dari REDD banyak memici kritik dari masyrakat dan menggoyangkan kepercayaan masayarakat terhadap REDD. Namun, dengan dengan adanya peningkatan menjadi REDD+ dapat menutupi luabng-lubang kekurangan sebelumnya dengan kelebihan-kelebihan yang dibawa. Selain itu, dengan kelebihannya seperti program berkelanjutannya itu dapat mengurangi deforestasi dengan optimal.

POVERTY REDUCTION STRATEGY

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang cukup besar bagi setiap negara di seluruh dunia terutama bagi negara berkembang. Pengentasan kemiskinan merupakan tugas besar bagi pemerintah di negaranya. Kemudian definisi dari kemiskinan sendiri yang berbeda-beda juga dapat menyulitkan pemerintah untuk mengidentifikasikan kemiskinan yang ada di dalam negaranya. Sebenarnya dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah sibentuk alternatif untuk membantu meningkatkan perekonomian di negara-negara berkembang yaitu melalui Structural Adjustment Program (SAP). Namun, alternatif tersebut tidak terlalu efektif dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian kegagalan SAP mengakibatkan Bretton Woods Institutions (BWIs) menghadapi tiga faktor  yang mendesak BWIs sendiri untuk mencari alternatif lain pengentasan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain, meningkatnya angka kemiskinan di negara-negara berkembang, kegagalan negara berkembang yang menganut SAP dalam pembangunannya, dan tumbuhnya skeptisme terhadap Washington Consensus.

Respon BWIs dalam menanggapi hal tersebut, pada tahun 1999 mengusulkan adanya Comprehensive Development Framework (CDF) sebagai perencanaan strategi pembangunan dengan visi mengentaskan kemiskinan. Kemudian pada akhir tahun 1999 BWIs menciptakan model pengentasan kemiskinan baru yang berdasarkan pada CDF yaitu Poverty Reduction Strategies Papers (PRSP) dan difokuskan kepada keterlibatan pemerintah, akses swasta dan partisipasi masyarakat. Dalam PRSP ini terdapat dua prinsip yaitu, Country-Driven (C-D) dan Country-Ownership (C-O). Adapun fungsi dari kedua prinsip tersebut yaitu, C-D mendorong pemerintah untuk mengindetifikasikan kemiskinan di negaranya sedangkan C-O merupakan pembentukan rasa kepemilikinan karena pemerintah dan masyarakat terlibat dalam prosesnya.

Sangat diharapkan dengan adanya model pembangunan baru tersebut dapat belajar dari kegagalan model sebelumnya. Keterlibata pemerintah dan masyrakata dalam proses pengentasan kemiskinan ini merupakan kombinasi aktor yang dapat memudahkan pengidentifikasian kemiskinan. Namun, keraguan muncul ketika penerapan model pembangunan ini yang  belum mencapai titik maksimalnya dari sekian lama model ini diterapkan.

KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu aspek yang tidak bisa lepas dari konsentrasi suatu pembangunan baik itu dari periode MDGs sampai Post-MDGs. Jika kita melihat kemiskinan dari sudut negara dunia ketiga, kemiskinan merupakan suatu masalah serta menjadi fokus utama dalam pembangunannya.  Di sini ditegaskan bahwasanya pembangunan tidak melulu pada ifrastruktur saja atau dengan kata lain pembangunan tidak terpaku pada pembangunan secara fisik. Kemudian, dalam pendefinisian kemiskinan sendiri menuai perdebatan para ilmuan untuk menentukan apa sebenarnya arti dari kemiskinan itu sendiri.

Menurut Paul Spicker dalam Ilmu Sosial, terdapat 11 arti serta sudut pandang yang berbeda. Pertama, need yang dimengerti sebagai masyarakat yang mengalami kekurangan dalam hala barang dan jasa seperti, pangan, sandang, dan papan. Kedua, standard of living diartikan bahwa kemiskinan diukur dari standar tertentu baik dari segi pendapatan maupun tangkat konsumsi.  Kemudian yang ketiga yaitu limited resource, sumber daya sangat berkaitan dengan kebutuhuhan, karena apabila sumber daya tersebut terbatas maka kebutuhan masyarakat di suatu negara tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya lack of basic security, di mana kemiskinan dilihat dari ketidakberdayaan secara fisik atau hukum sehingga sangat mudah untuk mendapatkan serangan dari orang lain. Pengertian kemiskinan yang kelima yaitu lack of entitlement, merupakan kemiskinan yang dilihat dari ketidakmampuan masyrakat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga haknya turut tidak terpenuhi. Keenam multiple deprivation, kemiskina yang terjadi akibat dari aspek tertentu serta dalam kurun waktu terntu yang diakibatkan penurunan kwalitas. Selanjutnya exclusion yang mana adanya pengabaian atau mengesampingkan seseorang akibat ketidakmampuannya mengelolah sumber daya yang ada sehingga tidak dapat memenuhi standar yang telah dibentuk. Kedelapan yaitu kemiskinan dilihat dari inequality atau kesenjangan yang banyak terjadi di negara berkemabang dan tanpa terkecuali di negara maju. Kesembilan yaitu class, di sini definisi kemiskinan dilihat dari adanya kelas atau strata sosial sebagai penyebabnya. Kesepuluh, dependency yaitu keterbatasan yang dimiliki memaaksa untuk bergantungan dan menerima bantuan sosial yang dikarenakan tidak mampu untuk mencapai sesuatu dengan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu Unnaceptable Hardship, kemiskinan yang diakibatkan kondisi materi seseorang yang tidak diterima oleh masyarakat secara moral.

Dari kesebelas definisi kemiskinan diatas dikelompokkan dalam suatu kondisi tanpa harus mengubah arti yang seharusnya. Pengelompokan tersebut terbagi dalam tiga cluster atau gugus di mana yang pertama adalah material condition di dalamnya terdiri dari need, standard of living, dan multiple deprivation; kemudian economic position terdiri dari resource, inequality, class, dan dependency; yang terakhir atau yang ketiga social position terdiri dari lack of entitlement, lack of basic security, dan exclusion. Sedangkan Unnaceptable Hardship sendiri termasuk dalam ketiga gugus tersebut.

Dari bacaan diatas dapat penulis ketahui bahwa arti dari kemiskinan itu subjektif, karena kemiskinan dapat diartikan dari susdut mana kita melihat kemiskinan itu sendiri. Selain itu, dari pendefinisian sebanyak itu dapat mempersulit dalam perancngan strategi pembangunan. Dalam pengidentifakasian itu sendiri membutuhkan waktu yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.

 

MDGs & Post-MDGs

Masalah kemiskinan bak hama yang telah menjamur dan harus segera dibasmi agar tidak mengganggu pertubmbuhan suatu tanaman. Sejak tahun 1990 PBB melihat masalah kemiskinan sebagai suatau masalah yang krusial. Akhirnya pada bulan September tahun 2000 seluruh anggota PBB bertemu pada “The World Summit on Sustainable Development” di Johannesburg, Afrika Selatan. Pada pertemuan tersebut menghasilkan Millennium Development Goals (MDGs) yaitu suatu paradigma pembangunan internasional yang mencakup beberapa dimensi kemiskinan seperti kelaparan, pendapatan rendah, penyakit, dan kurangnya tempat tinggal, serta pembangunan ini berada dalam target periode (2000-2015).

Dapat dikatakan bahwa MDGs tidak hanya menekankan pembangunan pada sektor ekonomi, kesetaraan maupun sektor lainnya, melainkan MDGs lebih mengutamakan pembangunan pada kemiskinan dan berbagai dimensinya, karena kemiskinan merupakan suatu akar masalah bagi negara dunia ketiga atau negara berkembang. Selain itu, MDGs juga akan mempromosikan kesataraan gender, pendidikan, dan pelestarian lingkungan yang telah dijanjikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Milenium PBB. Dengan diaplikasikannya paradigma ini, diharapkan tingkat kejahatan di negara-negara berkembang dapat berkurang. Kejahatan masyarakat muncul dikarenakan kemiskinan itu sendiri. Sesuai dengan target dari MDGs, kemiskinan akan diberantas dan pada puncak periode lebih dari 500 juta orang dapat keluar dari garis kemiskinan. Sumua tujuan dari MDGs ini dapt dicapai, maka akan sangat membantu akan keamanan global karenan kemiskinan memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Dapat kita ketahui bahwa tingkat kemiskinan dapat memicu timbulnya konflik yang berdampak pada keamanan negara tersebut.

Seiring berjalannya waktu, setelah diterapkannya MDGs banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan berkurangnya kemiskinan sedikit demi sedikit, permasalahan sosialpun berkurang seiringan dengan turunnya tingkat kemiskinan. Dapat dibuktikan bahwa masalah-masalah sosial tersebut berkurang dengan menurunnya tingkat pembunuhan dan berkurangnya tingkat kematian yang diakibatkan HIV/AIDS. Jika di bandingkan dengan keadaan pada tahun 1990-an, perubahan yang sangat signifikan akan sangat terlihat, katakan saja pendapatan yang diperoleh oleh negara yang awalnya rendah telah meningkat.

Berakhirnya MDGs pada tahun 2015 memicu untuk melahirkan post-MDGs sebagai penerus program MDGs yang belum tersalurkan serta sebagai evaluasi terhadap program yang telah berjalan sebelumnya. Target selanjutnya yaitu target yang akan dilanjutkan oleh post-MDGs akan berlangsung selama satu periode atau 15 tahun (2015-2030). Selain itu, post-MDGs juga akan membawa perubahan-perubahn baru yang akan disesuaikan dengan skala prioritas MDGs. Kemudian climate change tidak luput dari fokus post-MDGs sebagai isu yang sangat krusial saat ini. Isu tersebut juga akan menyeret isu lainnya yang bersangkutan seperti meningkatnya penggunaan sumber daya alam. Dimana isu-isu tersebut meruoakan adiosi dari agenda Rio+20.

Menurut penulis, MDGs dan Post-MDGs merupakan paradigma pembangunan yang sangat bagus karena menyelsaikan masalah melalui akarnya. Akar tersebut tidak lain adalah kemiskinan itu sendiri. Dengan meningkatnya angka kemiskinan, hal itu menandakan adanya masalah sosial dan akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang baru. Dengan itu program MDGs perlu diterapkan. Namun, penerapan program MDGs tidak semudah yang difikirkan, karena setiap negara dunia ketiga tidak akan bisa melakukannya sendiri. Maka darinitu, dibutuhkannya bantuan dari negara maju untuk mendukung pembangunan di negara tersebut.

REVIEW; CHAPTER ONE: STRUCTURAL ADJUSTMENT PROGRAMS AND THE COMPREHENSIVE DEVELOPMENT FRAMEWORK; THE DEBAT

Pembangunan merupakan suatu bentuk pengembangan yang membutuhkan faktor-faktor sebagai pendukungnya misalnya, aktor eksternal atau internasional. Dewasa ini, sulit bagi suatu negara untuk menghindar dari aktor internasional untuk mencapai tujuannya. Aktor-aktor tersebut antara lain, negara-negara maju, IMF, World Bank, dimana aktor tersebut telah memiliki banyak peranan besar dalam proses pembangunan sejak abad 20-an. Keterlibatan aktor-aktor tersebut bukan semata-mata sebagai pihak yang netral namun, terdapat unsur politik, ekonomi, serta kepentingan sosial dan budaya. Dapat kita ketahui bahwa peranan aktor-aktor tersebut telah dibuktikan dalam respon suatu institusi yang bernama  Bretton Woods, dimana institusi tersebut telah merespon krisis ekonomi yang terjadi pada negara-negara berkembang melalui strategi liberalisasi ekonomi yang dibawahi oleh Structural Adjustment Programmes (SAP). Akan tetapi, 10 tahun setelah penerapan liberalisasi ekonomi, ternyata masih banyak negara berkembang yang belum merasakan buahnya, hanya beberapa saja negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang dapat merasakan keuntungan dari liberalisasi ekonomi.

Setelah 10 tahun program SAP berjalan timbul keraguan terhadap keektivitasan program tersebut karena pada kenyataanya masih banyak negara berkembang lainnya yang masih merasakan kemiskinan. Selain kemiskinan, negara berkembang tersebut juga terjebak dalam lubang hutang negara yang besar. Hal tersebut diklaim oleh berbagai kalangan bahwa kegagalan kebijakan liberalisasi SAP merupakan penyebab dari kegagalan pembangunan negara berkembang. Kegagalan SAP disebabkan fokus yang diambil adalah hanya ingin membentuk dan meningkatkan kondisi pasar tanpa lebih mengutamakan pengentasan terhadap kemiskinan. Selain itu, kegagalan yang dialami oleh SAP tidak sepenuhnya murni kesalahan dari strategi yang digunakan oleh SAP tapi, juga kurang maksimalnya negara penerima memanfaatkan dan mengelola pinjamannya.

Kemudian muncullah Washington Consensus yang akan menggantikan SAP yang telah dianggap gagal. Dalam hal ini Washington Consensus akan menyuntikkan nilai-nilai liberalisasi dengan gaya Amerika melalui penerapan pasar bebas. Dimana nilai yang akan ditanamkan adalah nilai liberalisasi melalui penerapan pasar bebas dan negara hanya berperan sebagai pendukung saja. Kemudian, Washington Consensus dianggap gagal dan mendapatkan kritik dari Joseph Stiglitz. Washington Consensus salah mengartikan pembangunan ekonomi terhadap negara berkembang sehinga menyebabkan kesalahan fokus pembangunan. Fokus pembangunan Washington Consensus lebih mengutamakan pembangunan fisik dan ekonomi dari pada Human Development.  Kegagalan yang dialami oleh SAP sendiri dikarenakan program pembangunan yang dikeluarkan oleh SAP tidak sesuai dengan keentuan yang berikan oleh World Bank, dimana SAP tidak mampu meningkatkan pendapatan, menurunkan tingkat kemiskinan, memaksimalkan pembangunan, dan juga banyak negara yang gagal dalam program tersebut.

Masalah kemiskinan akan juga dibrantas oleh Washington Consensus dengan pendekatan barunya yaitu Post Washington Consensus. Oendekatan ini lebih berfokus pada peran aktif negara yang akan membantu dalam memenuhi infrastruktur yang dibutuhkan. Kemudian pendekatan ini akan dilakukan melalui Comprehensive Development Framework (CDF) yang diplopori oleh James Wolfensohn. CDF sendiri tidak hanya fokus terhadap pembangunan ekonomi saja melainkan juga akan mengentaskan kemiskinan dengan mempertimbangkan kondisi internal negaranya. Hal terpenting dalam CDF ini adalah elemen partnership (membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembangunan social) dan ownership (peranan murni negara mengenai pembangunan tanpa adanya intervensi).

Jika saya (penulis) ulas kembali dengan opini saya pribadi, pembangunan memang sangat membutuhkan aktor pendukung terutama bagi negara berkembang. Hal tersebut pasti dibutuhkan karena pembangunan merupakan suatu proses atau kesempatan bagi negara berkembang untuk menjadi lebih baik. Kemudian apakah dengan pendekatan liberalisasi ekonomi semua negara berkembang akan dapat mengelola negaranya? Tidak semua negara berkembang akan dapat menggunakannya dengan maksimal karena karakteristik negara pasti berbeda. Begitupun jika pembangunan yang hanya berfokus pada perekonomian saja, belum tentu pembangunan tersebut sesuai dengan kondisi internal suatu negara berkembang. Pembangunan yang berdasarkan selalu ingin meningkatkan perekonomian saja itu hanyalah bentukan standar dari Washington Consensus yang belum tentu komprehensif jika diterapkan di negara berkembang. Namun, dengan adanya CDF sangat mebantu untuk mengarahkan pembangunan seperti apa yang cocok untuk digunakan.

Sumber: Joko Purnomo, 2008, Structural Adjustment Programs and The Comprehensive Development Framework : The Debate, Thesis Chapter 1

Powered by WordPress.com.

Up ↑